Gatari.id – Bagi kaum Marhaen, Juni bukan sekedar angka di Kalender, pun bukan sekedar deretan baliho yang menghiasi sudut kota. Bagi kader yang menapaki jalan pemikiran Soekarno, Juni adalah “Bulan Bung Karno”-sebuah ruang hening untuk berkaca, menghitung kembali seberapa jauh jarak antara gagasan besar sang Bapak Bangsa dengan realitas perjuangan di lapangan.
Dalam suasana reflektif inilah, Ketua DPC GMNI Palu, Mulky Satria Kamal, melontarkan otokritik yang menyentuh relung eksistensi PDI Perjuangan di Sulteng. Bagi GMNI, ideologi adalah kompas. Namun, Mulky melihat kehilangan arah. Di Tingkat nasional , DPP PDI-P teguh berdiri sebagai penyeimbang, menjadi benteng terkahir bagi Marwah demokrasi. Namun, di tanah Sulawesi Tengah, sura itu terdengar sayup, bahkan cenderung tenggelam dalam kenyamanan pragmatism local.
“Kita sedang berada di bulan di mana api perjuangan Bung Karno seharusnya menyala paling terang. Namun, melihat sikap DPD PDI-P Sulteng yang cenderung redup terhadap isu-isu krusial rakyat, kita bertanya: apakah api itu memang sedang menyala, atau hanya sisa bara yang mulai padam karena terlalu lama terpapar angin kekuasaan?”. Tegas Mulky.
Kritik Mulky bukan tanpa dasar, ia menyoroti fenomena nyata di Sulteng, di mana industrialisasi seringkali menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ada janji pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain, rakyat kecil justru menjadi tumbal. “lihat bagaimana konflik agararia di lingkar tambang terus memakan korban. Petani kita kehilangan lahan produktif, nelayan kehilangan ruang tangkap akibat pencemaran, dan Masyarakat adat terpinggirkan dari tanah leluhurnya sendiri demi ambisi investasi ekstraktif,” tegasnya.
Baginya, Marhaenisme bukan sekedar jargon untuk memoles citra. Jika PDI-P Sulteng hanya diam menyaksikan rakyat terus tergusur dari tanahnya tanpa perlindungan yang adil, maka Marhaenisme yang mereka bawa hanyalah cangkang kosong. “Ideologi harusnya menjadi pisau tajam untuk membedah ketidakadilan ini, bukan sekedar komoditas untuk duduk manis Bersama para pemilik modal,” tambahnya.
Sebagai partai yang menjunjung tinggi gelar Partainya Wong Cilik, “Penyambung Lidah Rakyat”, PDI-P Sulteng ditantang untuk kembali membuktikan kualitasnya sebagai macan parlemen. Mulky menekankan bahwa integritas tidak lahir dari podium atau retorika Sekolah Partai, melainkan dari keberanian berdiri di barisan depan saat rakyat kecil berhadapan dengan hegemoni kekuasaan.
“Sekolah Partai seharusnya mencetak pejuang yang memiliki empati mendalam. Jika PDI-P memilih diam saat hak-hak rakyat atas tanahnya dirampas, atau saat ketimpangan ekonomi di Sulteng kian melebar antara elit industry dan Masyarakat bahwa, bukankah itu tanda bahwa kita telah memunggungi Sejarah perjuangan Bung Karno?” tanya Mulky.
Kritik yang disampaikan Mulky, bukanlah bentuk kebencian, katanya melainkan bentuk kecintaan intelektual pada PDI-P. Sebagai orgnisasi kepumudaan yang lahir dalam Rahim pemikiran yang sama, GMNI Palu mengajak PDI-P Sulteng untuk menjadikan puncak perayaan Bulan Bung Karno ini sebagai ajang “Pulang”. Pulang ke akar ideologi, pulang ke garis komando pusat, dan pulang ke pelukan rakyat yang selama ini merasa di tinggalkan.
“Harapan kami adalah harapan kaum Marhaenis Sulteng, kami ingin melihat banteng moncong putih itu kembali bertenaga dan tak lagi terlihat menjinak. Karena bagi kami, PDI-P bukan sekedar partai politik, ia harus dijaga kesuaciannya dari debu-debu pragmatisme,” tutup Mulky.